NASIONAL (NAC) - Kepala Kantor Kepresidenan, Moeldoko menjadi Ketua Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Atas manuver yang dilakukan Moeldoko itu, pihak Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Pihaknya meminta agar Jokowi mengeluarkan Moeldoko dari Istana.
"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD," ujar Wasekjen Partai Demokrat, Irwan dilansir dari Detik.com, Selasa, 9 Maret 2021.
Irwan lantas menjelaskan aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi.
Apalagi posisi Indonesia, lanjut Irwan, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi.
"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," kata dia.
Dia juga menilai dengan perbuatan Moeldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia.
"Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," tuturnya.
