ISLAMABAD (NewsAndalas.com) – Perundingan damai tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh keengganan pihak Iran untuk menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Washington guna mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
Meskipun kedua pihak telah melakukan diskusi yang substantif selama 21 jam, kesepahaman final masih jauh dari jangkauan. JD Vance menegaskan bahwa Amerika Serikat telah menunjukkan fleksibilitas dan itikad baik selama proses negosiasi, namun ia tetap melayangkan peringatan keras bagi Teheran.
Baca Juga: Trump Kecam Pembatasan Jalur Selat Hormuz Sebut Iran Tidak Terhormat
"Kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan Iran, itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Dan menurut saya ini adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi AS," ujar Vance dalam konferensi pers di Islamabad pada Minggu, 12 April 2026.
Vance menambahkan bahwa Presiden Donald Trump terlibat langsung secara intensif dalam memantau jalannya perundingan tersebut. Fokus utama Washington tetap pada upaya menghentikan ambisi nuklir Iran secara permanen. Sebelum meninggalkan Pakistan, delegasi AS memberikan proposal akhir yang disebut Vance sebagai penawaran terakhir dan terbaik.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengakui adanya diskusi yang intens namun menekankan bahwa keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada keseriusan pihak lawan. Teheran menyerukan agar Washington menghentikan tuntutan yang dianggap berlebihan dan melanggar hukum, serta menghormati hak dan kepentingan sah Iran.
Baca Juga: Panas di Timur Tengah: Iran Sebut Penutupan Selat Hormuz Tak Akan Berakhir di Bawah Sandiwara AS
Terdapat lima isu krusial yang menjadi batu sandungan utama dalam perundingan ini. Pertama, ketegangan di Lebanon akibat serangan Israel terhadap Hizbullah. Kedua, keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang masih mengalami hambatan lalu lintas kapal tanker. Ketiga, perselisihan mengenai program pengayaan uranium Iran. Keempat, keberadaan jaringan proksi regional atau Poros Perlawanan, dan kelima, tuntutan Iran atas pencairan aset senilai US$120 miliar yang dibekukan sebagai syarat pelonggaran sanksi ekonomi.